Soal Google, Menkominfo: Orang Bisnis di Indonesia Harus Bayar Pajak

Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara mendorong proses pengejaran pajak terhadap Google Asia Pacific Pte Ltd. Walaupun pihak Google menolak untuk diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak).

Soal Google, Menkominfo: Orang Bisnis di Indonesia Harus Bayar Pajak

“Prinsipnya kalau orang bisnis harus bayar pajak dan saya sampaikan kepada Over The Top (OTT) Internasional di mana pun orang bisnis harus bayar pajak,” jelas Rudiantara di Istana Negara, Jakarta, Jumat (16/9/2016).

Akan tetapi dalam persoalan ini, Rudiantara mengakui masih adanya kelemahan dari sisi aturan. Tidak hanya di Indonesia, melainkan juga banyak negara maju di dunia. Sehingga sulit untuk menyelesaikan pajak untuk perusahaan seperti Google.

“Bahwa pajaknya bagaiamana besaran dan caranya itu harus jelas aturan dari negara negara yang bisa beda,” paparnya.

Salah satu syarat pengenaan pajak di Indonesia yaitu penyedia layanan internet baik perorangan maupun badan usaha harus berupa Bentuk Usaha Tetap (BUT). Sementara bagi perusahaan tersebut belum menjadi BUT, sehingga tidak bisa dikenakan pajak.

“Kemenkeu waktu Pak Bambang (Menteri Keuangan sebelumnya) kita minta menerapkan BUT tapi setelah dicek, saya bicara lagi dengan Pak Bambang, BUT Itu tidak bisa diterapkan begitu saja. Harus ada konsiderasi lagi seperti tax treaty, perjanjian pajak negara negara,” tukasnya.

Rudiantara akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk menyelesaikan persoalan ini. Tidak hanya untuk Google, namun juga perusahaan sejenis yang berusaha di Indonesia.

“Saya akan kordinasi dengan Kemenkeu dulu. Di mana masalahnya,” tegas Rudiantara.

Rudiantara menambahkan bahwa Google Asia Pacific Pte Ltd berbeda dengan PT Google Indonesia. Sehingga tidak ada keterkaitan dalam persoalan tersebut.

“Kalau di sisi Google yang subjek kepada pajak itu bukan google Indonesia. Karena google Indonesia bukan berbisnis iklan. Yang bisnis iklan adalah Google Singapura. Nanti saya cek ke Kementerian Keuangan dulu pembahasannya di mana mentoknya di mana,” terangnya. (mkl/fyk)

Advertisements

Google Hambat Akses ke Situs Pirate Bay

Google memang tidak memblokir akses ke situs Pirate Bay melalui browser Chrome-nya. Namun mereka menghambat penggunanya yang ingin mengakses situs pembajakan itu.

Soal Google, Menkominfo: Orang Bisnis di Indonesia Harus Bayar Pajak

Mereka menghambat akses itu dengan menandai situs Pirate Bay dengan berbagai pesan. Salah satunya dengan menyebut situs Pirate Bay mengandung malware yang membahayakan PC, demikian dikutip detikINET dari Engadget, Jumat (16/9/2016).

“Situs ini mengandung program berbahaya. Si penyerang di thepiratebay.org mungkin akan menipu anda untuk menginstal program yang membahayakan pengalaman browsing,” tulis Google di laman Chrome saat membuka situs Pirate Bay.

Google menyebut mereka baru-baru ini menemukan program berbahaya di situs Pirate Bay. Kemungkinan ini adalah sebuah jejaring iklan ‘jahat’ yang menyusup di situs Pirate Bay, dan bukan konten dari situs tersebut.

Namun Chrome bukan satu-satunya browser yang menampilkan peringatan ini. Peringatan yang sama muncul di Microsoft Edge dan Mozilla Firefox. Hanya Apple yang membebaskan pengguna Safari untuk mengakses situs yang biasanya digunakan untuk mengunduh berbagai konten bajakan itu.

Foto Kecil Beredar di Facebook, Gadis Ini Tuntut Orangtuanya

Posting konten secara sembarangan di media sosial bisa berakibat fatal. Salah-salah Anda bisa kena gugat. Namun, apa jadinya jika yang menggugat tak lain adalah anaknya sendiri?

Foto Kecil Beredar di Facebook, Gadis Ini Tuntut Orangtuanya

Seorang wanita berusia 18 tahun asal Carinthia, Austria tak terima foto-foto masa kecilnya diposting oleh kedua orangtua kandungnya di Facebook. Ia pun menganggap itu sebagai aib dan membuat malu dirinya.

Dikutip detikINET dari Ubergizmo, Jumat (16/9/2016), wanita yang tidak disebutkan namanya ini mengklaim bila orangtuanya telah memposting sekitar 500 foto di Facebook. Foto-foto yang diposting bervariasi, dari mulai ia kecil hingga tumbuh dewasa, memperlihatkan bagaimana ia digantikan popok ketika masa kecil dan lain-lain.

Semua foto itu diposting tanpa persetujuan dirinya. Gambar-gambar itu menurutnya melanggar hak dan kehidupan pribadinya.

“Mereka tidak tahu malu dan batasan. Tidak peduli apakah itu adalah foto saya duduk di toilet atau berbaring di ranjang saya. Setiap tahap difoto dan diposting ke publik,” ujar sang anak.

Ia pun pernah meminta kepada orangtuanya agar menarik turun semua foto yang diposting. Namun, yang ada ia malah terlibat argumen dengan sang ayah. Menurut ayahnya, ia merasa memiliki foto itu dan bisa memakai sesuka hati.

“Saya capek dianggap tidak serius oleh orangtua saya,” ujarnya. Karena alasan itulah, akhirnya ia menggugat kedua orangtua. (mag/mag)

Berapa Pajak yang Harus Dibayar Google?

Google Asia Pacific Pte Ltd menjadi sasaran dari Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) Kementerian Keuangan atas kewajaran pembayaran pajak di Indonesia. Ada triliunan rupiah nilai pajak yang harus dibayarkan oleh Google.

Berapa Pajak yang Harus Dibayar Google?

“Di sini terjadi ketidakwajaran pembayaran pajaknya kalau dilihat dari skala revenue-nya. itu sudah triliunan,” kata Kepala Kantor Wilayah Pajak Khusus M Haniv saat berbincang di kantornya, Jakarta, Jumat (16/9/2016).

Haniv menjelaskan, pada 2015 lalu, pendapatan atau omzet Google dari Indonesia mencapai Rp 3 triliun. Bila melihat jenis usaha, maka labanya yang didapatkan biasanya berkisar sekitar 40-50%, sebab tidak terlalu banyak biaya pengeluaran.

“Harusnya mereka dapatnya 40-50% saja labanya,” ujarnya.

Haniv mengasumsikan laba yang diterima adalah Rp 1 triliun. Maka pajak penghasilan (PPh) yang harus dibayarkan adalah 25% dari laba yaitu Rp 250 miliar dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yaitu 10% dari pendapatan yaitu Rp 300 miliar.

Aktivitas usaha Google di Indonesia meningkat dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Sehingga asumsi pajak yang seharusnya dibayarkan dalam lima tahun adalah Rp 2,75 triliun.

“Pajaknya PPN bisa Rp 300 miliar. PPh kalau Rp 1 triliun ya Rp 250 miliar,” imbuhnya.

Meski asumsi, namun Haniv menilai potensi pajak yang seharusnya dibayarkan oleh Google bisa lebih besar dari nominal tersebut. Sementara aturan yang diberlakukan bahwa semua yang beraktivitas ekonomi di Indonesia harus membayar pajak.

“Ini sama di seluruh dunia begitu juga Australia itu pun begitu,” tegas Haniv. (mkl/fyk)